Oleh: Wayan Windia *)
Saya hampir putusasa. Sejak lama sekali ada proyek pembangunan jalan tol yang menghancurkan banyak sawah. Tetapi tidak pernah ada kepala daerah (bupati) yang berani menolak. Demikian pula dalam proyek jalan tol Gilimanuk-Denpasar. Saya tidak banyak berharap ada bupati yang berani menolaknya. Hanya masyarakat yang pekrimik tidak setuju/keberatan. Tetapi tidak ada lembaga masyarakat atau kekuasaan yang mengakomodasi.
Tiba-tiba saja ada berita di medsos, bahwa Bupati Klaten dan Bupati Sukoharjo, menolak jalan tol Lingkar Solo. Alasannya sangat sederhana, yakni kalau di mana-mana dibangun jalan tol dan merusak sawah, lalu nanti kita mau makan apa?.
Meskipun alasannya sangat universal dan sederhana, tetapi jawaban itu memiliki wawasan yang sangat jauh ke depan, dan sangat tidak sederhana. Masalah makan untuk perut manusia, bukanlah masalah yang sederhana. Sudah banyak terbukti dalam sejarah (termasuk di Indonesia) bahwa masalah makan, bisa menyebabkan pemerintahan bangkrut dan jatuh.
Dulu ketika Jokowi kampanye, ia menyebut tentang eksistensi tol laut. Lalu mana realisasinya? Proyek tol laut sebetulnya adalah ide yang hebat. Memang mungkin agak mahal, sehingga tidak ada kapitalis yang tertarik. Tetapi jalan tol yang merusak sawah, sebetulnya jauh lebih mahal, khususnya dari segi nilai-nilai kemanusiaan. Jelas tidak ada kapitalis yang tertarik pada nilai-nilai kemanusiaan. Adapun yang ada dalam design bisnisnya adalah: efesiensi, produktivitas, dan profit.
Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, pemerintah juga menekankan masalah ketahanan pangan bagi kepemerintah daerah. Bahwa setiap pemerintah daerah, harus memperhatikan ketahanan pangan di daerahnya. Tetapi kok proyek jalan tol yang menghancurkan sawah jalan terus? Di mana ada ketahanan (kedaulatan) pangan, kalau tidak ada lahan atau sawah? Itu semua adalah kebijakan yang kontroversial. Tidak sama antara manacika, wacika, dan kayika.
Perdebatan di kalangan elit di Jakarta mungkin hingga kini masih terjadi. Bahwa kita maunya panen di pelabuhan atau di sawah-sawah? Kalau sudah ada petani di luar negeri yang mau menanam padi, lalu kenapa kita susah-susah? Kan lebih baik sawah-sawah di Indonesia ditanami beton, karena akan sangat lebih menguntungkan. Perdebatan seperti itu sering saya dengar ketika saya sempat duduk-duduk di Senayan, Jakarta.
Tetapi perdebatan itu sangat menyederhanakan masalah, dan terlalu pragmatis. Karena dunia ini tidak statis. Perubahan bisa terjadi dengan sangat cepat dan tidak disangka-sangka. Siapa yang menyangka bahwa Rusia akan menyerbu Ukarina, yang menyebabkan krisis pangan dunia? Siapa yang menyangka akan ada serangan covid, yang bisa menyebabkan krisis sosial? Pada saat-saat seperti itu, semua negara akan sangat protektif.
Saat ini, ciri-ciri perang global sudah sangat jelas. Dalam masa perang Rusia-Ukraina, muncullah aksi Korut, intimidasi RRT, dan reaksi pihak Barat yang menakutkan dunia. Kalau perang global terjadi (semoga tidak terjadi), maka kita bisa panen beras di pelabuhan yang manakah? Ketika itulah kita baru akan tersadar akan pentingnya pertanian, sawah, bahan makanan, dan beras. Tetapi jelas tidak gampang untuk membongkar bangunan beton, jalan tol, dan lain-lain untuk kembali dijadikan sawah.
Dalam konteks inilah saya menaruh hormat kepada Bupati Klaten dan Sukaharjo yang dengan gagah berani menolak proyek jalan tol lingkar solo. Sebab tidak banyak bupati yang memiliki sikap seperti itu. Tergantung dari orientasi politiknya, latar belakang pengalaman hidupnya, latar belakang pendidikannya, dan apakah mereka mampu mengalahkan logika. Kalau hati nurani mampu mengalahkan logika, nah pada saat itulah para pemimpin akan berorientasi pada wong cilik.
Bagaimana dengan di Bali? Prof. Bambang Brojonegoro mengritik masyarakat Bali, karena menyerahkan hidupnya hanya semata-mata dari sektor pariwisata. Ia menyarankan agar ada sektor alternatif bagi ekonomi Bali, yakni pertanian. Pendapat seperti itu sudah lama diwacanakan, dan sudah banyak yang mengatakannya. Tetapi tidak ada yang melaksanakannya. Kenikmatan mengurus sektor pariwisata tampaknya sudah mendarah daging. Karena cepat dapat uang, banyak dapat uang, secara fisik cepat kelihatan, dan gengsinya tinggi. Tetapi kita lupa bahwa manusia tetap perlu makan.
Oleh karenanya, sawah dan subak jangan dibabat habis hanya demi untuk pariwisata. Memang tidak gampang mengurus sektor pertanian. Tetapi mencari kemuliaan memang tidak gampang. Memerlukan komitmen, kerja keras, dan meng-anggarkan dalam APBD. Semoga kesadaran yang mulai muncul pada dua bupati di Jawa Tengah, dapat mengalir ke kawasan lain di Indonesia. Masyarakat jangan terlalu dimanjakan kejiwaannya. Bahkan dengan harus mengorbankan pertanian. Biarlah kehidupan masyarakat mencari titik keseimbangannya yang baru. Demi untuk menyelamatkan sawah, pertanian, dan masa depan generasi bangsa.
*) Penulis, adalah Guru Besar Emeritus pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.