Oleh: Wayan Windia
Pembangunan Bandara Buleleng mulai digemakan oleh Jro Wacik. Idenya yang lain adalah membangun kereta api di sepanjang pantai Pulau Bali. Pada saat itu Jro Wacik menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Saya menentang pembangunan itu. Agak lama ada polemik. Sampai akhirnya saya diundang oleh Jro Wacik, dan masalah itu disinggungnya.
Saya hanya senyum dan angguk-angguk saja mendengar argumentasinya. Setelah agak lama berdiskusi, akhirnya kita pahami bahwa ayah saya dan ayahnya Jro Wacik adalah satu tim dalam perang kemerdekaan di Bali. Akhirnya secara pribadi hubungan saya dengan Jro Wacik sangat baik (hingga saat ini). Meskipun Jro Wacik masih berada di Sukamiskin. Tetapi saya tetap tidak bergeser, untuk tetap tidak setuju dengan pembangunan bandara itu.
Ketika Gubernur Mangku Pastika kembali menghidupkan wacana pembangunan Bandara Buleleng itu, maka sayapun masih tetap menentangnya. Saya mengirim surat kepada Presiden dan Menhub, agar pembangunan bandara itu dibatalkan. Mungkin alam yang menghendaki, bahwa untuk pembangunan bandara itu sudah out dari rencana strategis pemerintah.
Semoga dalam hasil pemilu yang akan datang, bisa muncul pimpinan pemerintahan yang baru. Suatu pemerintahan, yang tidak semata-mata hanya pro pada sektor pariwisata. Bandara Buleleng dan juga jalan tol Gilimanuk-Mengwi tampaknya ditujukan untuk menunjang sektor pariwisata itu. Meskipun harus mengorbankan banyak hutan.
Sudah lama terdengar wacana, agar ekonomi Bali tidak boleh hanya digantungkan pada sektor pariwisata. Mantan Menteri Bambang Brodjonegoro mengumpamakan bahwa kesalahan pembangunan ekonomi Bali selama ini adalah, “seperti menaruh telur dalam satu keranjang”.
Semua kebijakan digantungkan pada sektor pariwisata. Pariwisata ditempatkan sebagai penghela pembangunan Bali. Ketika penghelanya ambruk, maka ambruklah semua sistem perekonomian Bali. Pengalamaan baru-baru ini, sudah tak terperikan. Sebelumnya bahkan telah diberikan pengalaman oleh alam, dalam bentuk perang Irak-Iran, dan lain-lain. Tetapi tampakanya kita ingin bagaikan orang tua, yang ingin berkali-kali kehilangan tongkat.
Memang demikianlah watak manusia. Mereka ingin bebas, ingin gampang, ingin seenaknya, ingin kesejahteraannya melonjak linier, ingin agar investasi sekali saja, lalu dipetik untungnya berkali-kali, dan lain-lain. Itulah sebabnya manusia dianugrahi hati nurani dan logika. Untuk apa? Untuk menjadi koridor dalam perjalanan hidupnya. Tetapi kalau manusia itu sendiri kembali ingin liar, maka pasti akan terjadi trade off. Bahwa alam akan mencari keseimbangannya yang baru.
Setelah ekonomi Bali kolap, maka sudah dihidupkan kembali pemikiran bahwa, janganlah seluruh Bali dijadikan sebagai pusat pengembangan pariwisata. Relakanlah hanya Bali Selatan yang dikembangkan sebagai pusat pariwisata. Toh hasilnya 30 persen disumbangkan untuk pembangunan di semua kabupaten di Bali. Bahkan Bupati Badung Giri Prasta sempat berkeliling Bali untuk menyerahkan dana-dana tersebut (sebelum pilgub).
Selanjutnya, biarkanlah Bali Barat dikembangkan sebagai pusat pengembangan perikanan, Bali Timur sebagai pusat pegembangan peternakan, dan Bali Utara sebagai pusat pengembangan pertanian/hortikultura. Semua bagian-bagian Bali itu di-strategikan sebagai hinterland untuk menunjang pariwisata di Bali Selatan.
Pengawasan pemerintah seharusnya ketat. Bahwa betul-betul produk dari bagian Bali yang lain, diserap oleh sektor pariwisata di Bali Selatan. APBD harus diarahkan ke arah tersebut. Di sinilah kiranya makna konsep pembangunan satu pulau dan satu tata kelola, diimplementasikan. Atau mungkin dalam istilah pembangunan Prof. Cok Ace, disebut sebagai pembangunan dengan konsep padma bhuwana.
Jadi, janganlah setiap jengkal tanah Bali ditanami aspal, besi, dan beton. Hal ini akan mengundang banyak migran datang dan menetap di Bali. Sebaiknya, biarkanlah Banyuwangi didukung pengembangan pembangunan pariwisatanya, sebagai bamper dari migran yang mengalir dari Lumajang, Jember dan Banuwangi ke Bali.
Biarkanlah Flores (Labuhan Bajo) dan Lombok (Mandalika) berkembang pariwisatanya, sebagai bamper dari migran yang mengalir dari Sumba, Flores, Lombok, dan sekitarnya. Kalau hal itu tidak dilaksanakan, dan pembangunan hanya Jawa-Bali sentris, maka Bali akan terancam oleh anthropogeografi. Bila hal itu terjadi, maka Bali secara pelan tapi pasti akan memudar kehidupan kebudayaannya, hingga akhirnya akan lenyap.
Oleh karenanya, ada baiknya pembangunan Bandara Buleleng, dibatalkan saja. Pembangunan jangan hanya Bali sentris. Bali yang sudah sesak dengan beton, besi, baja, semen, dan manusia, lalu disesaki lagi dengan beton, besi, baja, dan manusia (migran) yang lain.
Cukuplah sampai di sini saja. Rakyat Bali harus disadarkan tentang masa depannya, kalau terlalu rakus dan loba. Sebaiknya sebarkan dana dan daya pemerintah yang terbatas, untuk pembangunan yang bersifat Indonesia sentris (meminjam istilahnya Jokowi). Bali juga harus menghitung daya dukung dan daya tampung-nya. Inilah cara untuk memuliakan alam, budaya, dan manusia Bali.
Risiko politik dan keamanan pada saat awal-awal Indonesia merdeka, harus terus menjadi renungan kita, yang pro NKRI. Jangan biarkan kita kehilangan tongkat untuk ke sekian kalinya, sebagai akibat dari pembangunan nasional yang tidak merata di Indonesia. Terlalu mahal darah yang diteteskan oleh para pejuang kemerdekaan kita. Kemudian untuk dirusak oleh para pejabat, yang hanya memikirkan citra karier politiknya selama 5-10 tahun ke depan saja.
*) Penulis, adalah Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan
Ketua Stispol Wira Bhakti.